Arjuju'S 96

PONOROGO-Komisi D DPRD Ponorogo membeber berbagai indikasi kebocoran pengelolaan kawasan wisata Telaga Ngebel.Salah satunya pengelolaan karcis masuk. Ternyata,hanya dilakukan di tingkat pos penjagaan. Tidak ada pertanggungjawaban rinci dan cermat hingga tingkat unit pengelola teknis dinas(UPTD).'Harusnya UPTD memiliki catatan antara tiket yang dicetak bulan ini,berapa yang dikeluarkan dan berapa yang digunakan. Semua harus sesuai dengan penerimaan yang masuk ke kas daerah,'terang Ketua Komisi D DPRD,Burhanuddin kemarin(19/10).
Selain itu,pihaknya juga menyoroti keterlibatan sponsor dan event organizer dalam pengelolaan even di Ngebel.Komisi D menilai sebagai salah satu kawasan wisata andalan harusnya pendapatan Ngebel bisa digenjot dengan berbagai eventersebut.Termasuk sponsorship.'Selama ini pendapatan utama hanya dari pengunjung,belum ada variasi sumber pendapatan lainnya,'kritiknya.
Pihaknya menilai target yang ditetapkan UPTD saat ini masih sangat rendah.Sehingga,meskipun target selalu terealisasi namun secara riil masih kurang sesuai potensi yang ada.'Harusnya target yang ditetapkan itu dua kali lipat dari yang ada sekarang.Jika saat ini hanya Rp90juta setahun,maka tahun depan harus minimal Rp175juta.Itu merupakan target realistis,'tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut,Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo,Gunardi menyatakan tidak semua indikasi itu benar.Menurutnya,selama ini pihaknya telah melakukan pencatatan riil dan detail.Catatan tersebut bisa diketahui di UPTD.'Semua saran itu sebenarnya sudah kami lakukan,'katanya.
Terkait target yang dianggap sangat rendah,Gunardi mengatakan bukan ukuran utama dalam menilai kinerja. Buktinya,kendati target telah terpenuhi sejak Agustus lalu,pihaknya masih terus menggenjot pendapatan dari Ngebel.Sehingga saat ini pendapatan telah mencapai Rp 127juta dari target Rp90juta.Tambahan pendapatan tersebut semuanya dimasukkan dalam kas daerah.'Salah kalau ada yang berfikir bahwa setelah target terpenuhi lantas uang dibagi-bagi.Pendapatan setelah pencapaian target itu tetap kami setorkan ke kas daerah itu bisa dibuktikan secara tertulis,'tegasnya